Saleh Pertanyakan Hak Penggugat Menang di MA Tidak Diakomodir Pemkab Mimika

Legislator DPRD Mimika terpilih 2 periode, Saleh Al-hamid mempertanyakan perihal haknya sebagai penggugat yang menang dalam perkara hukum di MA, yang tidak diakomodir Bupati Mimika lantaran kembali menjabat sebagai Anggota DPRD Mimika periode sekarang.

Laporan selengkapnya dilaporkan Tora Emmanuel.

LAP TORA TTG DPRD SALEH AL-HAMID PERTANYAKAN TIDAK DIAKOMODIR PEMBAYARAN HAK MELEKAT DALAM PERNYATAAN BUPATI…

 

TIMIKA – Saleh Al-hamid selaku anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 dan 2019-2024 menanggapi pernyataan Bupati Mimika Eltinus Omaleng di media terkait 3 Anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 yang tidak diakomodir menerima hak-haknya selama satu tahun lantaran terpilih kembali sebagai anggota DPRD Mimika periode sekarang.

Menurut Saleh, putusan hukum terkait gugatan yang dimenangkan oleh 26 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 terkait masa jabatan satu tahun harus diterjemahkan dengan baik oleh Gubernur Papua, BPK dan juga Bupati Mimika. Ia meminta hukum diterjemahkan dengan lurus sesuai yang tertulis di atasnya dan diminta tidak diterjemahkan bahkan secara liar dan asal-asalan. Demikian kata Saleh melalui sambungan telepon, Senin 7 September kepada media.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Mimika itu menjelaskan, di dalam putusan PTUN tidak menyebutkan dikecualikan kepada penggugat yang terpilih lagi sebagai anggota DPRD Mimika, tetapi justru di dalam amar putusan tersebut mencantumkan seluruh nama penggugat, termasuk dirinya.

Menurutnya itu berarti masa jabatan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 yang tersisa satu tahun tidak ada kaitannya dengan terpilih kembali menjadi anggota DPRD Mimika saat ini, sehingga penggugat yang awalnya 26 orang, kemudian dikurangi menjadi 23 orang adalah persepsi hukum yang keliru.

Ia meminta tidak ada lagi penggugat yang dikorbankan, termasuk dirinya. Saleh menyampaikan kepada BPK agar jangan menerjemahkan asal-asalan. Tugas BPK itu berkaitan dengan audit keuangan negara bukan tentang persoalan kasus hukum sehingga itu di luar ranahnya.

Menurut Saleh, yang benar harusnya BPK itu berkoordinasi dengan PTUN, terkait dengan apa yang dimaksud dengan mengembalikan hak dan kedudukan serta hak-hak keuangan yang melekat.

INSERT NARSUM (bisa didengar di media audio di link berita ini)

Saleh Alhamid Legislator terpilih DPRD 2 Periode asal Partai Hanura itu menambahkan, ia menyoroti  sekaligus mempertanyakan dasar hukum yang menjadi patokan pemerintah untuk tidak membayar hak-hak 3 anggota DPRD Mimika yang terpilih kembali. Padahal sudah jelas amar putusan yang sudah inkrah sampai di Mahkamah Agung, agar seluruh penggugat direhabilitasi dan dipulihkan harkat dan martabatnya dalam keanggotaan DPRD periode 2014-2019.

Saleh juga mengingatkan Bupati, kalau ada surat resmi perlu diberikan kepada pihaknya yang dikatakan tidak diakomodir menerima hak-haknya itu. Sehingga bisa diketahui terkait surat nomor berapa, dan selanjutnya ia bisa menggunakan haknya untuk melaporkan perihal itu kepada Ombusman dan juga Presiden RI, terkait komentar Bupati Omaleng di Media yang mengabaikan namanya selaku penggugat yang menang dalam kasus perkara hukum itu dalam hal tidak diakomodir hak-hak melekat keuangannya.

Reporter Tora Emmanuel – Radio Publik Mimika


Hari Minggu, 19/09/2021, Pukul 12:03 WIT
Acara saat ini :
Warta Berita Nasional
Lihat Jadwal Program Lengkap